Dugaan Korupsi Pajak PPh 21 TA 2018 di Dispora Kab Bogor, LSM GPN: Kami Laporkan

BOGOR, -  Negara mengalami kekurangan pendapatan dari hasil pemotongan pajak (PPh) pasal 21 di Dispora Kab.Bogor. Di mana Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kab.Bogor merealisasikan belanja barang jasa dan belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat sebesar Rp.77.855.350.000, 00 sesuai dengan SP2D Nomor 58828 tanggal 30 Desember 2018. Realisasi belanja tersebut merupakan penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan Pemkab Bogor kepada 865 penerima yang terdiri dari para atlet, pelatih, asisten pelatih, dan official kontingen Kabupaten Bogor atas prestasinya dalam meraih medali pada kegiatan Pekan Olah Raga Daerah (PORDA) XIII dan Pekan Paralympic Daerah (PEPARDA) V Tahun 2018.

Namun dalam pemotongan PPh pasal 21 tersebut, pihak Dispora tidak melakukan sesuai ketentuan. Hal ini menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Dalam audit nya BPK dijelaskan pemeriksaan lebih lanjut atas bukti pembayaran dana pembinaan menunjukkan bahwa semua penerima dana pembinaan hanya dikenakan potongan PPh Pasal 21 dengan tarif 5%. Pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif 5% yang diberlakukan sama untuk semua penerima dana tidak sesuai dengan ketentuan. Seharusnya pemotongan PPh Pasal 21 dikenakan tarif sesuai dengan besaran penghasilan kena pajak.

Baca juga: Bahar Smith (BS) Resmi Jadi Tersangka Kasus Penyebaran Informas Bohong Atau HOAKS

Hasil pemeriksaan atas dokumen pembayaran dana pembinaan menunjukkan bahwa terdapat kurang potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan nilai sebesar Rp.6.545.063.750, 00. Akibat nya negara mengalami kekurangan pendapat dari pajak PPh 21 tersebut.

Baca juga: Polda Jabar Tetapkan Ketua LSM GMBI Sebagai Tersangka

Menurut BPK RI, hal tersebut terjadi karena Kepala Bidang (Kabid) Pembudayaan Olahraga (pejabat lama-red), Kasie Kemitraan dan Penghargaan Olahraga ( pejabat lama-red) dan Bendahara Pengeluaran (pejabat lama-red) tidak mematuhi ketentuan perpajakan atas pengenaan PPh Pasal 21 dan, Bendahara Pengeluaran tidak tertib dalam mengadministrasikan bukti pertanggungjawaban transfer dana pembinaan.

Oleh karenanya, BPK merekomendasikan kepada Bupati Bogor agar menginstruksikan Kepala Dispora (pejabat lama-red) untuk memerintahkan Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga dan Kepala Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga untuk memproses kekurangan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menyetorkan kekurangannya ke Kas Negara sebesar Rp.6.545.063.750, 00.

Baca juga: Imigrasi Bali Deportasi WNA Overstay

Dari hasil konfirmasi media ke BPK wilayah Jawa Barat pada tanggal 16 Agustus 2021, dinyatakan bahwa Dispora belum melakukan penyetoran kekurangan pajak PPh 21 tersebut. Arti nya, kurang lebih 4 tahun (2018-2021-red) Dispora Kab.Bogor tidak melaksanakan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Pihak Dispora melalui Sekretaris Dinas (Sekdis) yang sudah beberapa kali di konfirmasi memilih bungkam dan tidak bersedia menemui awak media.

Baca juga: Jampidsus Kejagung Periksa 5 Orang Saksi Dugaan Tipikor Pengadaan Pesawat PT Garuda Indonesia

Menanggapi hal tersebut, Ketua LSM Garuda Poros Nusantara (GPN), Selamet Riyadi angkat bicara. Apa yang menjadi temuan BPK di 2018 tersebut harus di usut. Pihak Kejaksaan harus segera melakukan pemeriksaan kepada pihak dinas terkait.

Baca juga: Habib Syakur Sebut Langkah Tepat Densus 88 Tembak Mati Dokter Sunardi Tersangka Teroris

“Sudah hampir 4 tahun uang rakyat itu hilang entah kemana. Hal ini harus nya menjadi prioritas utama aparat penegak hukum dalam mengungkap nya. Apa yang terjadi di Dispora Kab. Bogor, menurut saya sudah masuk dalam ranah pidana jelas melanggar UU RI No.6 TA.1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ” ujar nya kepada awak media, Rabu (1/9).

Selamet menjelaskan, dalam UU RI No.6 TA.1983 pada BAB VIII Ketentuan Pidana, pasal 39 ayat (1) huruf (f) di sebutkan; Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun dan /atau denda setinggi-tingginya sebesar empat kali jumlah pajak yang ter-hutang yang kurang atau yang tidak dibayar.

“Terkait temuan BPK tersebut, Kami dari LSM Garuda Poros Nusantara (GPN) segera membuat laporan ke Kejati Jawa Barat. Kami juga mengajak rekan-rekan media untuk mengawal bersama, ” tegas nya.

Untuk diketahui, Pajak PPh di atur dalam UU RI No.36 TA. 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU No.7 TA. Tentang Pajak Penghasilan, pada Pasal (21) ayat (1) berbunyi; Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh ;

Huruf (f) : bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;

Baca juga: Dugaan Tipikor Dana Asabri, Kejagung Periksa Dua Orang Saksi

(LUKY)